ARTIKEL

Pengamat: Cegah Konflik Suban IV Merambat ke Rakyat

Jumat, 04 Desember 2009 | [176819 Dibaca]

Konflik tapal batas antara Kabupaten Muba dengan Mura harus dicegah jangan sampai merambat ke masyarakat diwilayah yang disengketakan. Bila itu terjadi, maka masalah akan semakin besar dan rumit. Ujungnya menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.

Sejauh ini bibit konflik antar masyarakat kedua kabupaten tersebut dinilai masih kosong. Namun bila diprovokasi jelas akan mungkin muncul konflik sosial. Terlebih lagi bila lahan tersebut ada penghuninya, yakni masyarakat. Secara kultural orang Muba merasa lahan tersebut punya Muba dan orang Mura merasa itu punya Mura.

Patut disadari bahwa daerah yang dipersoalkan adalah daerah kaya. Bila elit berpikir bussinessman, artinya menang atau kalah, maka konflik semakin muncul terjadi. "Kalau yang punya kepentingan berambisi, bisa saja konflik di masyarakat dimunculkan. Bisa orang luar yang masuk, bukan penduduk setempat," kata pengamat masalah pertanahan yang juga Dosen Hukum Adat Fakultas Hukum Unsri, Albar S Subari ketika ditemui.

Bupati kedua daerah serta penegak hukum diminta melakukan langkah untuk mencegah agar konflik di masyarakat tidak muncul. Ditingkat atas yakni bupati menyelesaikan secara yuridis formal, ditingkat menengah memonitor perkembangan di masyarakat.

Menurut Albar, langkah pengelolaan bersama wilayah tersebut adalah jalan terbaik untuk sementara waktu. Jangan sampai tanah tersebut distatusquo-kan ataupun deadlock sebab akan merugikan daerah. Ia sendiri menyatakan tidak ada dan tidak benar istilah status quo. Wilayah tersebut adalah milik bersama masyarakat Sumsel.

Alasan berkonflik karena tanah punya nilai ekonomi tinggi, selain masalah tapal batas. Bila batas sudah jelas dan diketahui siapa pemilik wilayah yang dipersoalkan, maka pemiliknya yang berhak mengambil keuntungan. Tetapi akan lebih bijak selama wilayah masih dalam sengketa dan menunggu keputusan pasti, maka hasil bumi dikelola bersama yang dikoordinasi oleh Gubernur Sumsel. "Silahkan tanam modal bersama, kelola bersama dan hasilnya dibagi bersama sambil menunggu kepastian hukum," ujarnya.


Artikel Lainnya:

25 April 2015 LINDUNGI KARYA CIPTA ANAK BANGSA
24 April 2015 H-INDEX WOS ISI, SCOPUS DAN GOOGLE SCHOLAR
27 Februari 2015 MENGAPA SKRIPSI (KADANG) MENJADI PENUNDA KELULUSAN?
04 Mei 2013 UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS TERCERDAS DILUAR JAWA VERSI TESCA 2013
27 April 2013 KOMPUTERISASI PEMERIKSAAN HASIL UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2012/2013
26 Maret 2013 ARAH PENGEMBANGAN TIK UNSRI 2013 - 2018
07 Februari 2012 TIPS PUBLISH DI JOURNAL INDEXING SCOPUS
02 Januari 2012 MENUJU 10 BESAR PERGURUAN TINGGI TERBAIK INDONESIA
14 April 2011 KRITERIA SELEKSI YANG ADIL DAN BERKUALITAS
04 April 2011 PERKETAT PROSES REKRUTMEN
18 Agustus 2010 MAKNA SUATU KEMERDEKAAN
12 Juni 2010 REKONSILIASI SETELAH MEMILIH
27 Maret 2010 BER-FB HINGGA CARI BAHAN KULIAH
16 Maret 2010 PLN S2JB PENUHI TUNTUTAN MASSA
01 Maret 2010 DUSUN KEBANJIRAN
28 Februari 2010 CENDERUNG MALU-MALU
29 Januari 2010 RINDU BALIK KE PAPUA
16 Januari 2010 PANSUS II DPRD OGAN ILIR LIBATKAN UNSRI
11 Desember 2009 TRIWINDA SUSANTI: HUKUM MERUPAKAN BARANG MAHAL
18 November 2009 TODUNG PAPARAN "MERENTANG KORUPSI, MERETAS JALAN PEMBERANTASAN" DI UNSRI